Kartini Emansipasi atau Ilusi

 Kartini Emansipasi atau Ilusi

Oleh:Zaenuddin Endy

Habis gelap, belum tentu terang. Kalimat ini, sebagai adaptasi dari judul terkenal “Habis Gelap Terbitlah Terang” karya R.A. Kartini, menjadi pembuka untuk meninjau kembali warisan pemikiran emansipasi dalam kerangka kolonialisme. Kartini, yang sering dijadikan simbol perjuangan perempuan Indonesia, hidup dalam dunia yang dikungkung oleh struktur patriarki lokal dan hegemoni kolonial Belanda. Ia menulis dengan penuh semangat tentang pendidikan dan hak-hak perempuan, namun gagasannya tersebar melalui kanal-kanal penjajahan yang kerap memuat ambiguitas. Dalam cahaya yang dipinjamkan oleh penjajah, perjuangan Kartini bisa jadi lebih merefleksikan ilusi daripada revolusi.

Kita mengenal Kartini lewat surat-suratnya yang dikumpulkan dalam “Door Duisternis tot Licht”—yang kemudian diterjemahkan menjadi “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Namun, siapa yang menerbitkan surat-surat itu? Adalah J.H. Abendanon, seorang pejabat kolonial Belanda, yang menyunting dan memilih mana yang layak dibaca oleh publik Eropa. Kartini, dalam narasi itu, tampil sebagai perempuan Jawa yang tercerahkan oleh nilai-nilai Barat—sebuah sosok eksotik yang cocok dijadikan simbol “kemajuan” yang bisa dicapai oleh bumiputra bila dididik sesuai standar kolonial. Maka, di sinilah letak problemnya: apakah Kartini betul-betul menjadi representasi emansipasi, ataukah ia dijadikan alat legitimasi proyek etis kolonial?

Tidak dapat disangkal, pemikiran Kartini tentang pendidikan perempuan dan kebebasan individu melampaui zamannya. Ia mempersoalkan kekangan budaya yang membelenggu perempuan Jawa, terutama sistem pingitan dan poligami. Namun, ketika ide-idenya dikurasi dan dikemas oleh kolonial, terjadi simplifikasi dan romantisasi. Alih-alih tampil sebagai perempuan pribumi yang kritis terhadap struktur kekuasaan, Kartini dikonstruksi sebagai putri yang berterima kasih pada Belanda atas “pencerahannya”. Maka emansipasi menjadi paradoks: disuarakan oleh yang terjajah, namun difasilitasi oleh penjajah.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana kolonialisme bekerja tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan narasi. Dalam konteks Kartini, narasi emansipasi perempuan dijadikan etalase moral kolonialisme Belanda. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka “peduli” dan “beradab”, padahal dalam praktiknya tetap menindas dan mengeksploitasi rakyat. Kartini yang sejati—yang mengkritik keras ketidakadilan sosial dan kemunafikan bangsawan—disegel dalam bingkai kolonial yang estetis dan aman bagi konsumsi Eropa.

Ironisnya, warisan Kartini yang kita rayakan hari ini lebih sering berhenti pada simbolisme. Perayaan Hari Kartini penuh dengan parade kebaya dan lomba busana daerah, sementara esensi perjuangannya tentang pendidikan kritis dan pembebasan perempuan dari ketertundukan struktural kerap dilupakan. Kita gagal menyoal bagaimana kolonialisme dan patriarki bersinergi dalam membungkam suara-suara perempuan yang mencoba merdeka dengan cara mereka sendiri. Emansipasi yang diilhamkan Kartini telah menjadi slogan, bukan gerakan.

Kita juga harus menyadari bahwa Kartini bukan satu-satunya perempuan yang menyuarakan pembebasan. Ada nama-nama lain seperti Dewi Sartika, Rasuna Said, dan Maria Walanda Maramis yang bergerak dalam konteks berbeda dan tidak mendapat ruang sepopuler Kartini. Dominasi narasi Kartini sebagian besar terjadi karena ia menjadi “model ideal” dalam bingkai kolonial: perempuan cerdas, halus, dan loyal pada sistem. Yang keras dan revolusioner justru sering dikaburkan atau disisihkan dari historiografi nasional.

Ini bukan berarti kita harus menafikan Kartini. Justru sebaliknya: kita perlu merebut kembali Kartini dari narasi kolonial. Membaca ulang surat-suratnya dengan kacamata kritis dan kontekstual. Mengungkap ketegangan antara kehendak Kartini dan realitas struktur sosial yang mengungkungnya. Menyuarakan kembali Kartini sebagai tokoh yang kompleks, penuh pergulatan, bukan ikon datar yang dikultuskan negara dan sistem pendidikan.

Kritik terhadap ilusi kolonial dalam emansipasi Kartini penting agar kita tidak terjebak pada glorifikasi yang membutakan. Emansipasi bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang penuh konflik dan penyangkalan. Dalam terang yang dijanjikan kolonialisme, masih banyak bayangan yang menyembunyikan kebenaran. Dan dalam gelap yang diwariskan sejarah, masih ada cahaya-cahaya kecil yang menuntun pada pemahaman yang lebih otentik tentang perjuangan perempuan Indonesia.

Oleh karena itu, merayakan Kartini mestinya bukan sekadar mengenakan kebaya, tetapi menghidupkan semangat kritisnya. Pendidikan harus menjadi alat pembebas, bukan penjinak. Perempuan tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah hidupnya sendiri. Kartini, bila hidup hari ini, mungkin akan lebih marah daripada bangga melihat bagaimana namanya dikapitalisasi tanpa refleksi.

Maka, habis gelap, masih ada yang belum terang. Terang yang sejati tidak datang dari luar, melainkan dari kesadaran dan perjuangan yang lahir dari dalam. Kartini adalah percikan dari perjuangan itu—bukan akhir, tetapi awal yang harus terus dilanjutkan dengan keberanian, nalar, dan kejujuran sejarah.